HUT ke-81 Jawa Barat, KDM Dorong Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Efisiensi Pemerintahan
Rakyatvoice | Jabar
Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat diperingati pada Rabu malam, 19 Agustus 2026, di Pasanggrahan Pancarasa atau halaman Gedung Sate, Kota Bandung.
Peringatan tersebut diawali rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna.
Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Provinsi Jawa Barat dan ditutup dengan pidato Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Pada malam puncak Hari Jadi ke-81 Jawa Barat tersebut, masyarakat dan tamu undangan yang hadir juga dihibur penampilan penyanyi Rizky Febian.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengatakan, di usia 81 tahun, Jawa Barat seharusnya sudah mampu mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi.
Menurut KDM, Jawa Barat memiliki beragam potensi besar yang dapat menjadi kekuatan pembangunan daerah. Potensi tersebut mencakup sektor energi, pertanian, kelautan, panas bumi atau geotermal, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, hingga sektor industri dan manufaktur yang tersebar di berbagai wilayah.
Namun, menurutnya, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat secara merata. Masih terdapat kesenjangan pembangunan antara kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Karena itu, KDM menilai diperlukan orkestrasi pembangunan yang lebih terarah, termasuk dalam penggunaan anggaran. Pemerintah provinsi harus mampu memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Anggaran yang bersifat administratif sekarang sudah berubah menjadi teknis dengan memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu,” kata KDM, Rabu (19/08/2026).
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Dalam sektor pendidikan, Pemprov Jawa Barat akan mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah. Hal tersebut dinilai penting karena angka partisipasi pendidikan dasar sembilan tahun masih perlu ditingkatkan.
Sejumlah program menjadi perhatian, mulai dari penambahan ruang kelas baru hingga pemberian beasiswa. Selain pendidikan formal tingkat SD, SMP dan SMA, pendidikan kesetaraan paket A, B dan C juga akan mendapat perhatian.
KDM juga menyoroti kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan kabupaten di Jawa Barat. Ia mencontohkan perbedaan tingkat upah di Bekasi dengan wilayah seperti Majalengka, Kuningan dan Indramayu.
Menurutnya, pendapatan masyarakat tidak selalu dapat menjadi satu-satunya indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Masyarakat di wilayah agraris, misalnya, dapat memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari dari hasil pertanian sendiri.
Meski demikian, KDM menegaskan investasi yang masuk ke Jawa Barat harus memberikan dampak nyata terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai wilayah.
Selain pendidikan dan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. KDM menekankan pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas rujukan pertama di desa hingga fasilitas rujukan tingkat kedua dan ketiga.
KDM Targetkan Perampingan OPD
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran, KDM juga menyiapkan perampingan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, jumlah tenaga pemerintahan dan jabatan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Penataan tersebut juga akan menyasar organisasi perangkat daerah (OPD).
KDM membuka kemungkinan adanya penggabungan sejumlah OPD untuk membuat struktur pemerintahan lebih efisien.
“Ada yang tetap, ada yang dua berubah menjadi satu, bisa jadi ada yang tiga berubah menjadi satu. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien,” ujarnya.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran berkaitan erat dengan realokasi anggaran. Jumlah jabatan yang terlalu banyak dinilai dapat memengaruhi kekuatan fiskal pemerintah daerah.
BUMD Jabar Akan Masuk Holding Sanggabuana
Efisiensi juga akan diterapkan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) Jawa Barat. KDM mengatakan struktur kepengurusan BUMD akan ditata agar tidak terdapat terlalu banyak posisi direktur maupun komisaris.
BUMD diharapkan tidak hanya menjadi aset pemerintah, tetapi juga mampu memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing Jawa Barat.Sejumlah BUMD nantinya akan digabungkan dalam satu holding, yakni BUMD Sanggabuana.
Pengelolaannya akan diserahkan kepada tenaga profesional melalui proses seleksi secara terbuka. KDM menegaskan, berbagai perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan Jawa Barat yang lebih profesional, efisien dan berpihak kepada masyarakat.
Di usia ke-81 Jawa Barat, ia berharap penataan pemerintahan dan realokasi anggaran dapat dilakukan secara bertahap untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara terbuka sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Barat. *** (Red)
